Kalender hijriah merupakan sistem penanggalan Islam yang berbasis pada pergerakan bulan. Penetapannya bermula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sebagai respons terhadap kebutuhan administrasi yang terorganisir di tengah berkembangnya Daulah Islamiyah. Dalam konteks modern, kalender hijriah tidak hanya berfungsi sebagai acuan keagamaan, tetapi juga memiliki relevansi dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.
Namun, perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriah sering kali memunculkan tantangan dalam menciptakan keseragaman di antara komunitas Muslim global. Pada masa awal Islam, penanggalan dilakukan berdasarkan peristiwa penting yang dijadikan acuan, seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW (Tahun Gajah). Sistem ini berubah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menetapkan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai awal kalender Islam pada tahun 17 hijriah. Dengan setiap bulan diawali oleh observasi hilal (bulan sabit pertama).
Kebijakan ini memberikan landasan bagi sistem penanggalan Islam. Namun, sejak awal, metode observasi hilal memunculkan variasi akibat faktor geografis dan kondisi cuaca. Hal ini menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan, yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Metode penentuan awal bulan hijriah terbagi menjadi dua pendekatan utama: rukyat (pengamatan langsung) dan hisab (perhitungan astronomi). Pendekatan rukyat, yang didasarkan pada pengamatan visual hilal, dianggap lebih sesuai dengan tradisi syar’i. Namun, pendekatan ini sering kali menghadapi kendala teknis, seperti cuaca mendung atau perbedaan posisi geografis.
Sebaliknya, metode hisab menggunakan data astronomi untuk menghitung posisi bulan. Pendekatan ini tentu lebih akurat dan konsisten, terutama dengan adanya teknologi modern. Meski demikian, perbedaan pandangan di antara ulama mengenai keabsahan metode hisab dalam penentuan awal bulan menjadi salah satu hambatan menuju Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Bagi Muhammadiyah dan beberapa kali juga disampaikan dikesempatan pengajian Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa keseragaman kalender hijriah memiliki nilai strategis bagi persatuan umat Islam. Dalam konteks ibadah, seperti penentuan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha, perbedaan penanggalan sering kali memunculkan kebingungan dan ketidakseragaman. Selain itu, KHGT dapat mempermudah koordinasi ibadah haji, yang melibatkan jutaan Muslim dari berbagai negara setiap tahunnya.
Di luar aspek keagamaan, kalender hijriah yang seragam juga berpotensi memberikan dampak positif dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, hari-hari besar Islam yang dirayakan serentak secara global dapat meningkatkan solidaritas umat serta memperkuat identitas Islam di dunia internasional. Muhammadiyah sebagai organisasi berkemajuan yang sangat terbuka dengan perkembangan teknologi astronomi modern yang memberikan peluang besar juga bagi kemajuan umat, salah satunya untuk menciptakan KHGT. Observatorium dan satelit dapat digunakan untuk memetakan posisi bulan dengan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan penetapan awal bulan yang seragam.
Teknologi digital juga memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Dengan adanya platform digital, keputusan mengenai awal bulan hijriah dapat disampaikan secara seragam ke seluruh dunia dalam waktu singkat.
Tantangan Implementasi KHGT
Meskipun memiliki banyak keuntungan, implementasi kalender KHGT menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai metode penetapan awal bulan. Sebagian ulama berpegang pada rukyat sebagai metode syar’i yang harus diikuti, sementara yang lain mendukung hisab sebagai pendekatan yang lebih relevan di era modern.
Selain itu, faktor politik dan budaya juga memainkan peran penting. Beberapa negara Muslim memiliki tradisi lokal yang kuat dalam penetapan awal bulan, sehingga resistensi terhadap perubahan sistem penanggalan dapat terjadi. Dalam konteks geopolitik, perbedaan kebijakan antarnegara juga dapat menghambat terciptanya konsensus global.
Untuk mewujudkan kalender KHGT, diperlukan koordinasi dan kerja sama antarnegara Muslim. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memainkan peran sentral dalam menyatukan pandangan dan membangun konsensus di antara negara-negara anggotanya. OKI dapat membentuk komite khusus yang terdiri dari ahli astronomi, ulama, dan perwakilan pemerintah untuk merancang model kalender global yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dari Indonesia, Muhammadiyah telah mengawali kalender hijriah global tunggal tersebut. Selain itu, fatwa dari lembaga keagamaan terkemuka, seperti Al-Azhar atau Rabithah Al-Alam Al-Islami, juga dapat membantu memberikan legitimasi teologis bagi implementasi kalender Hijriah global tunggal. Bagi Muhammadiyah di era digital seperti ini, penerapan kalender KHGT semakin terbuka lebar. Dekan pendekatan bayani, burhani dan irfani yang dilakukan Muhammadiyah, integrasi teknologi modern dengan prinsip-prinsip syar’i dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perbedaan yang selama ini ada. Misalnya, kombinasi antara rukyat digital dan hisab dapat memberikan pendekatan yang lebih inklusif dan diterima oleh berbagai kalangan.
Selain itu, penguatan kesadaran umat Islam mengenai pentingnya kalender global juga menjadi kunci keberhasilan. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang melibatkan ulama, akademisi, dan media dapat membantu mengurangi resistensi serta membangun dukungan di tingkat komunitas.
Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat persatuan umat Islam di era modern. Dari masa Khalifah Umar bin Khattab hingga era digital, kalender hijriah telah mengalami evolusi yang signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan menjembatani perbedaan pandangan, penerapan kalender global ini dapat menjadi kenyataan.
Meskipun terdapat tantangan, seperti perbedaan metode penentuan dan faktor geopolitik, upaya kolektif dari organisasi Islam internasional dan komunitas Muslim global, seperti Muhammadiyah terus dijalankan untuk mewujudkan kalender hijriah yang seragam. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam kehidupan umat Islam, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan identitas Islam di dunia internasional.
Penulis adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pondok Shabran UMS
